Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Cirebon didirikan melalui Peraturan Daerah tanggal 3 Februari tahun 1970 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.  Ijin Operaional didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP.203/DKK/II/8/71 tanggal 13 Agustus 1971.

Anggaran Dasar Perumda BPR Bank Cirebon telah beberapa kali mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah yang mendasarinya, yaitu :

  1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
  2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon Tanggal 3 Pebruari 1970 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Desa Kotamadya Cirebon.
  3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tanggal 3 Pebruari 1970 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
  4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
  5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon.
  6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon.
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.

Bank Cirebon bergerak dibidang usaha perbankan serta memiliki tujuan perusahaan yaitu :

  1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah serta pegawai negeri sipil (PNS);
  2. Mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat; dan
  3. Menunjang sumber pendapatan asli daerah.